Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas strategi kampanye antikorupsi dengan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan bagi generasi muda. Salah satunya melalui diskusi dan refleksi film Ghost in The Cell karya Joko Anwar yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/4), dan diikuti sekitar 400 peserta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program kampanye komunitas “Benar-Benar Aksi”, yang dirancang sebagai ruang edukasi publik berbasis pengalaman dan refleksi, dengan memanfaatkan medium film untuk menyampaikan pesan integritas secara lebih kontekstual.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa film dapat menjadi medium efektif untuk membangun kesadaran antikorupsi, karena mampu menyentuh dimensi emosional sekaligus reflektif masyarakat.
“Proses kreatif film ini tidak hanya menyoroti aspek pengawasan eksternal, tetapi juga menghadirkan dimensi pengawasan internal berupa suara hati dan integritas pribadi. Dalam perspektif antikorupsi, kekuatan sistem pengawasan tidak akan berarti tanpa kesadaran individu untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai fondasi utama,” ungkap Amir.
Menurutnya, pendekatan berbasis budaya populer seperti film menjadi strategi penting untuk memperluas jangkauan edukasi antikorupsi, terutama di tengah masyarakat yang semakin terdigitalisasi. KPK pun menggandeng sineas Joko Anwar untuk menghadirkan pesan integritas yang lebih dekat dengan keseharian generasi muda.
Tak hanya sebagai tontonan, film ini juga menjadi bahan refleksi kritis atas isu pengawasan, integritas, dan akuntabilitas dalam kehidupan sosial. Diskusi yang menyertainya diarahkan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai tersebut sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam gerakan antikorupsi.
Amir menambahkan, film Ghost in The Cell juga mendapat perhatian luas di tingkat global. Selain menjangkau 86 negara, film ini turut tampil dalam Berlin International Film Festival 2026 dengan mengangkat isu universal seperti korupsi, kekuasaan, dan ketidakadilan.
Sutradara Joko Anwar menyampaikan bahwa film tersebut memang dirancang sebagai refleksi sosial yang relevan dengan dinamika sistem modern, termasuk dalam konteks birokrasi dan pengawasan.
“Pentingnya peran publik dalam membangun budaya integritas yang tidak semata bergantung pada sistem pengawasan. Nilai kejujuran harus tumbuh dari kesadaran individu, sehingga perilaku bersih tidak hanya muncul karena adanya kontrol, melainkan sebagai pilihan sadar untuk tetap jujur bahkan ketika tidak ada yang mengawasi,” ungkap Joko Anwar.
Ia menjelaskan, latar sel isolasi berteknologi tinggi dalam film merepresentasikan sistem birokrasi modern yang semakin terdigitalisasi yang membuka peluang transparansi, namun juga menghadirkan tantangan etika baru.
Film ini juga menggambarkan kontras kondisi antarblok hunian narapidana, yang mencerminkan ketimpangan perlakuan dalam sistem pemasyarakatan. Narasi tersebut menjadi metafora atas realitas sosial yang lebih luas, termasuk relasi kekuasaan dan konflik antar kelompok.
Melalui kolaborasi ini, KPK berharap pendekatan edukasi antikorupsi dapat semakin adaptif, inklusif, dan berdampak luas. Diskusi film dinilai menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan besar dalam pemberantasan korupsi berawal dari pilihan-pilihan kecil yang berintegritas. (Humas KPK)
