(Ahmad Basri: Ketua K3PP Tubaba)
Musik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam berbagai aktivitas kebudayaan dan ruang sosial, musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, namun juga menjadi terapi, pemersatu, hingga simbol kebebasan berekspresi.
Salah satu bentuk aktualisasi dari cinta masyarakat terhadap musik adalah hadirnya rumah musik karaoke. Kehadiran rumah karaoke saat ini telah menjangkau tidak hanya kota besar juga sampai wilayah kabupaten.
Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat terhadap ruang hiburan yang terjangkau dan mudah diakses. Karaoke menawarkan ruang sosial yang ramah bagi siapa pun yang ingin menyalurkan emosi dan ekspresi tanpa harus menjadi penyanyi profesional.
Namun demikian rumah karaoke kerap kali menjadi subjek kontroversi. Sebagian orang masih menilai rumah karaoke dianggap sebagai potensi gangguan ketertiban, sarang maksiat dan bahkan ancaman terhadap norma kesusilaan.
Stigma ini seakan menutup mata pada kenyataan bahwa banyak rumah musik karaoke yang dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi ekonomi lokal dan bahkan menjadi ruang aman bagi komunitas tertentu untuk berekspresi secara positif.
Permasalahannya bukan pada karaokenya melainkan pada tata kelola dan pengawasan. Ketika regulasi pemerintah daerah lemah, pengawasan minim, dan pelaku usaha tidak diberdayakan dengan etika bisnis yang baik, maka rumah karaoke berpotensi keluar dari jalurnya.
Pemerintah daerah perlu melihat rumah musik karaoke sebagai potensi ekonomi sekaligus sosial. Dengan pemberian izin usaha yang transparan, pengawasan yang ketat, dan edukasi bagi pelaku usaha, rumah karaoke dapat bertransformasi menjadi ruang hiburan publik yang sehat.
Bahkan dalam banyak kasus rumah karaoke telah menciptakan lapangan kerja baru, mendorong perputaran ekonomi lokal, hingga menjadi bagian dari sektor ekonomi kreatif dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Pemerintah tidak boleh absen tetapi juga tidak boleh represif. Sikap pemerintah harus transformatif yakni sebagai pembina, mengatur, mengawasi, bukan sekadar menghukum atau menutup. Ketika rumah karaoke beroperasi sesuai peraturan, menghormati norma lokal, dan menjaga ketertiban umum, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.
Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan sudah saatnya kita berhenti memandang hiburan musik, termasuk karaoke sebagai gangguan. Ini setidaknya yang harus dipahami.
Sebagai catatan penutup bahwa dalam dunia yang semakin bising dengan konflik dan ketegangan sosial, barangkali justru suara musik dan nyanyian dari ruang karaokelah yang membawa kedamaian bukan keributan.
(Red)
