Tubaba – Dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun Anggaran 2024-2025 menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jeritan Rakyat Tertindas (JERAT).
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) LSM JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah temuan indikasi pelanggaran yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami melihat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan di Bapenda Tubaba. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang menjadi landasan utama pengelolaan anggaran negara,” tegas Sandi saat dikonfirmasi pada Jum’at (03/10/2025).
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa seharusnya mengedepankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Namun berdasarkan informasi yang diterima serta hasil pemantauan Tim investigasi JERAT, pelaksanaan pengadaan di Bapenda Tubaba diduga kuat telah menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.
“Kami akan segera melaporkan dugaan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” tambahnya.
Sandi juga menegaskan, bahwa pihaknya siap menyerahkan seluruh dokumen pendukung dan hasil temuan kepada APH sebagai bentuk komitmen dalam mengawal transparansi penggunaan anggaran daerah.
LSM JERAT meminta agar Bupati Tubaba dan instansi terkait juga turun tangan mengusut dan mengevaluasi proses pengadaan di lingkungan Bapenda guna menghindari buruknya dalam tata kelola pemerintahan di Tubaba.(Tim JERAT)
